Dugaan Keterlibatan Dukcapil di Kasus Perdagangan Bayi, Tri Guntoro : “Waspada!"

SLAWI, disdukcapil.tegalkab.go.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal, Tri Guntoro, S.H., M.M., menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengurusan dokumen kependudukan menyusul terungkapnya kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas keterangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyatakan belum mengetahui kasus tersebut pada Media Massa beberapa waktu lalu.

Tri Guntoro menyatakan, pihaknya akan segera memerintahkan seluruh jajarannya untuk lebih teliti dan waspada dalam memproses dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran. "Kami akan meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi antarinstansi jika menemukan kejanggalan yang mengarah pada praktik perdagangan manusia (human trafficking)," tegasnya, Kamis (17/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa jika ada oknum pegawai Disdukcapil yang terbukti terlibat atau menyalahgunakan wewenang, sanksi tegas akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. "Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat, apalagi terkait kejahatan kemanusiaan seperti ini," ujar Tri Guntoro.

Respons atas Pernyataan Mendagri

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengaku belum mengetahui kasus sindikat perdagangan bayi yang melibatkan dugaan keterlibatan petugas Dukcapil. Ia menegaskan bahwa Dukcapil berada di bawah otoritas pemerintah daerah, bukan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Tito menyatakan kesediaannya untuk mendukung penyelidikan, termasuk memfasilitasi saksi ahli dari Dukcapil Pusat jika diperlukan.

Kasus Perdagangan Bayi

Polda Jawa Barat baru-baru ini mengungkap jaringan perdagangan bayi berskala internasional yang diduga beroperasi sejak 2023. Dari sekitar 24 korban, enam bayi berhasil diselamatkan di Tangerang dan Pontianak. Bayi-bayi tersebut rencananya akan dikirim ke Singapura.

Tri Guntoro menegaskan, Disdukcapil Kabupaten Tegal siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan dalam kejahatan serupa. "Kami mendukung penuh upaya pemberantasan human trafficking dan akan terus memperketat pengawasan," pungkasnya.